https://youtu.be/5aN4IikUM4U?feature=shared
Purbalingga, LENSA INDONESIA — Purbalingga kembali menghadapi sorotan publik setelah Anggota DPRD Fraksi Gerindra, Adi Yuwono, melontarkan kritik keras terhadap pola komunikasi Bupati dengan lembaga mitra kerja. Ia menilai bahwa selama delapan bulan masa pemerintahan, hubungan eksekutif dengan DPRD maupun Forkopimda berada pada kondisi yang jauh dari ideal dan bahkan dikategorikan “sangat buruk”. Menurutnya, situasi tersebut berpotensi menghambat efektivitas kebijakan daerah.
Adi menegaskan bahwa komunikasi antar lembaga merupakan komponen kunci dalam penyusunan kebijakan dan penguatan fungsi pengawasan. Tanpa koordinasi yang baik, pembangunan daerah rawan terhambat dan pelayanan publik dapat melemah. Ia menekankan bahwa kritik tersebut bukan serangan politik, melainkan masukan langsung yang seharusnya ditanggapi secara objektif oleh Pemkab Purbalingga.
Kritik tidak berhenti pada aspek komunikasi. Pemerintah daerah juga disorot karena mengizinkan sponsor rokok tampil di area publik yang berdekatan dengan tempat ibadah, fasilitas kesehatan, serta institusi pendidikan. Kebijakan ini dianggap melanggar aturan pembatasan promosi tembakau dan bertentangan dengan komitmen perlindungan masyarakat, terutama bagi anak-anak dan kelompok rentan.
Pengamat menilai rangkaian persoalan tersebut menunjukkan lemahnya koordinasi internal dalam tubuh pemerintah daerah. Mereka menilai bahwa banyak hambatan pembangunan bukan dipicu oleh anggaran, tetapi oleh minimnya keselarasan langkah antar pemangku kepentingan.
Sementara kritik menguat, upaya media untuk mendapatkan klarifikasi dari pemerintah daerah justru mengalami kebuntuan. Sejak awal permintaan konfirmasi diajukan, tanggung jawab untuk memberikan keterangan dialihkan dari Ajudan Bupati ke Kepala Bagian Perekonomian, kemudian diarahkan lagi ke Prokompim. Namun hingga berita ini diterbitkan, tidak ada pernyataan resmi yang diberikan, meninggalkan publik tanpa penjelasan yang jelas.
Isu komunikasi pemerintahan dan polemik sponsor rokok itu turut menjadi agenda pembahasan dalam pertemuan koalisi pengusung dan pendukung pasangan Fahmi–Dimas pada Jumat malam, 14 November 2025, di kediaman Dr. H. Rusdianto SH MH. Pertemuan tersebut menekankan pentingnya penyelarasan arah pembangunan dan konsolidasi lintas lembaga.
Kritik DPRD kini dianggap sebagai peringatan keras bagi Pemkab Purbalingga untuk segera melakukan pembenahan struktural. Pemerintahan yang solid, konsisten, dan transparan menjadi kebutuhan mendesak agar agenda pembangunan benar-benar berdampak pada kepentingan masyarakat.
