Purbalingga, LENSA INDONESIA — Pertemuan forum masyarakat Purbalingga pada 17 November 2025 di kediaman Tenny Juliawati menjadi ruang konsolidasi berbagai elemen politik dan sosial yang menilai pemerintahan Kabupaten Purbalingga perlu segera dibenahi. Hadir dalam forum tersebut perwakilan partai politik, tokoh agama, tokoh masyarakat, aktivis, pegiat sosial, hingga organisasi advokat dan media yang menyampaikan pandangan kritis terhadap jalannya pemerintahan saat ini.
Ketua DPRD Purbalingga, HR Bambang Irawan, S.H., membuka forum dengan menyampaikan kekhawatirannya terhadap situasi daerah yang dinilai jauh dari kondisi ideal. Ia menyoroti kebiasaan Bupati Purbalingga yang disebut sering tidak menghadiri agenda resmi DPRD, yang kemudian berimbas pada buruknya hubungan kerja antar instansi. Bambang juga menekankan pentingnya transparansi dalam penyusunan RAPBD serta menyebut adanya sejumlah kebijakan daerah yang dianggap bertentangan dengan aturan yang berlaku.
Nada kecewa juga terdengar dari partai-partai pengusung pasangan Bupati dan Wakil Bupati Fahmi–Dimas. Mereka menilai kinerja keduanya belum menunjukkan perbaikan yang signifikan dan justru memicu ketidakpuasan di berbagai lapisan masyarakat.
Penguatan kritik tersebut semakin terlihat ketika Abah Slamet Wahidin menyampaikan pernyataannya. Beliau menilai kepemimpinan saat ini masih dipengaruhi kelompok tertentu yang memecah belah dan menghambat terciptanya persatuan. Abah Slamet meminta seluruh pihak kembali fokus pada pembangunan dan kemakmuran masyarakat, serta mengingatkan media agar tetap menjaga netralitas dalam pemberitaan. Ia menyebut masyarakat perlu mengawal kepemimpinan Fahmi–Dimas secara serius, bahkan membuka ruang wacana pemakzulan apabila tidak ada perubahan signifikan.
Dalam aspek hukum, pakar hukum Abdy Warsono, S.H., menyatakan siap mendampingi proses-proses hukum terkait dugaan pelanggaran yang muncul dalam masa kepemimpinan saat ini. Sementara itu, Tenny Juliawati selaku tuan rumah forum menyampaikan sikap tegas bahwa seorang pemimpin yang tidak dapat menjalankan amanah sepatutnya mempertimbangkan langkah mundur.
Forum tersebut ditutup dengan doa bersama yang dipimpin Romo Kyai Syafi’i, menandai komitmen para peserta untuk terus mengawal jalannya pemerintahan Purbalingga agar kembali berpihak pada kepentingan dan kemajuan masyarakat.
