Cilacap, LensaIndonesia.news – Sejumlah jurnalis dari wilayah Cilacap dan Banyumas melakukan kunjungan silaturahmi ke kediaman Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, Bintang Romadhon, dari Fraksi PAN. Pertemuan tersebut dimanfaatkan sebagai forum audiensi untuk menyampaikan berbagai aspirasi serta isu yang tengah berkembang di masyarakat.
Salah satu pokok bahasan yang mendapat perhatian utama adalah pungutan Palang Merah Indonesia (PMI) sebesar Rp4.000 per Kepala Keluarga (KK). Para jurnalis memaparkan bahwa kebijakan tersebut memunculkan keresahan di masyarakat, bahkan sejumlah pemerintah desa mengaku kewalahan dengan bertambahnya beban iuran yang harus dipikul warganya.
Tokoh jurnalis, Hadi Triwasisto (Wasis), menyampaikan apresiasinya atas kesediaan Bintang Romadhon menerima rombongan jurnalis tersebut. Ia berharap masukan yang disampaikan dapat segera ditindaklanjuti, khususnya terkait permintaan penghentian pungutan yang disebut-sebut belum memiliki kejelasan mengenai alur pemanfaatan dananya.
“Kami berterima kasih atas kesempatan berdialog ini. Harapannya, apa yang kami sampaikan dapat menjadi perhatian serius, terutama mengenai pungutan PMI yang selama ini menimbulkan keluhan masyarakat,” ujar Wasis.
Selain persoalan pungutan, para jurnalis juga menyinggung dugaan praktik penjualan darah yang berasal dari pendonor sukarela. Isu ini dinilai memprihatinkan karena berpotensi mencederai semangat kemanusiaan para pendonor yang berniat membantu sesama tanpa pamrih.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Bintang Romadhon menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti setiap isu yang disampaikan. Ia memastikan akan berkoordinasi dengan pihak terkait guna mencari penyelesaian yang tepat dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
“Saya sangat mengapresiasi informasi dan masukan yang disampaikan. Ini menjadi bahan penting bagi kami di DPRD Provinsi dalam menentukan langkah yang diperlukan. Kami akan berupaya maksimal memperjuangkan kepentingan warga,” jelas Bintang.
Pertemuan ini diharapkan menjadi momentum untuk mendorong peningkatan pelayanan publik sekaligus memperkuat transparansi dalam pengelolaan dana dan program PMI di daerah. (mardiya)
